Ruang Publik

102 episodes listed below

Listen to the show on

Indonesian public issues, argued in full view.

The gist

Ruang Publik turns current Indonesian disputes into structured public argument. Recent episodes move from waste-to-energy plans and BPJS aid chaos to comedy criminalization, asset seizure legislation, and protests in Pati.

PRESS PLAY

Find your next episode

All episodes

About Ruang Publik

Ruang Publik is a public-affairs program with the feel of an active radio desk. It starts with an issue already pressing on Indonesian civic life, then asks who is responsible, what rule applies, and what happens to ordinary people when the system fails. The pace is brisk. The arguments are rarely decorative. Recent episodes show a clear preference for policy disputes with visible public stakes. Indonesia's waste emergency is discussed through overcapacity disposal sites, open dumping, emissions, health impacts, subsidies, and the government's push for waste-to-energy projects. The program does not treat technology as a magic answer. It asks why budgets move in one direction while local facilities, community solutions, and public health concerns remain under-supported. In the episode on Panji, the show moves from a comedy case into a broader concern about freedom of expression, police reports, religious insult claims, and the social pressure around criticism. The tone sharpens, but the frame stays civic. BPJS aid chaos is handled through verification, eligibility categories, poor households, dialysis patients, and the need for warning before coverage disappears. The conversation keeps returning to access: who knows their status, who can appeal, and who is left to panic when benefits stop. Asset seizure legislation brings a larger anti-corruption question into view. The show weighs recovered assets against state losses, then follows the argument into election costs, party finance, public trust, and abuse of power. The Pati episode is more local but no less systemic. It reads a tax protest through citizen organizing, DPRD mechanisms, legal routes, political pressure, and reports of force by authorities. Ruang Publik is not a polished explainer that hides conflict. Speakers interrupt, clarify, repeat, and build claims in real time. That live texture is part of the point. The show is strongest when it turns a headline into a map of institutions, incentives, and consequences. It is for listeners who want Indonesian public issues examined with urgency, legal vocabulary, and a practical sense of who bears the cost.

Made for: For listeners who follow Indonesian civic life and want more than headline reactions. It fits people interested in policy, law, public services, corruption, local democracy, and citizen rights.

What sets it apart: Ruang Publik stands out by keeping live, sometimes untidy argument inside a disciplined civic frame. It moves from complaint to mechanism: budgets, agencies, legal routes, public data, and accountability.

In their own words

Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.

Why you'd press play

A 250 percent tax hike is where the headline ends and your questions begin.

Press play if you want

  • public policy tested against what happens to actual people
  • legal mechanics translated before you accidentally become a constitutional scholar
Read the full recommendation in PlayNext →
Indonesian public policywaste management and pollutionfreedom of expressionBPJS health accessanti-corruption lawlocal government accountabilitycitizen protestpolice and legal process

Episodes

  1. 1

    Anggaran Pendidikan "Dilahap" MBG, Apa Jadinya?

    ·47m
  2. 2

    Serba Lamban Pemulihan Sumatra Pascabencana

    ·41m
  3. 3

    Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru

    ·1h 1m
  4. 4

    Militer Ikut Campur Penanganan Terorisme, Apa Bahayanya?

    ·50m
  5. 5

    Pilkada Lewat DPRD: Sesat Pikir Efisiensi, Taruhannya Demokrasi

    ·49m
  6. 6

    Setahun MBG: Dikritik Pedas, Makin Di-gas

    ·56m
  7. 7

    KUHP-KUHAP Baru, Ancaman Ganda bagi Warga?

    ·53m
  8. 8

    Warga Pulau Pari vs Holcim: Meretas Jalan Keadilan Iklim

    ·59m
  9. 9

    Waspada Ancaman Cuaca Ekstrem di Musim Liburan Akhir Tahun

    ·42m
  10. 10

    Pembubaran Diskusi Buku #ResetIndonesia, Potret Fobia Negara terhadap Pemikiran?

    ·45m
  11. 11

    Janji Percepatan Pemulihan Sumatra, Bagaimana Realitanya?

    ·45m
  12. 12

    UMP 2026 di Ujung Palu, Siapa Diuntungkan Formulasi Baru?

    ·47m
  13. 13

    Papua Ditanami Sawit demi Energi, Swasembada atau Bencana Ekologi?

    ·46m
  14. 14

    Mengatasi Disrupsi Epidemi HIV Aids: Sejauh Mana Indonesia Telah Mencapai Target 2030 (95-95-95)?

    ·49m
  15. 15

    Realita di Balik Klaim Sukses 99,9 Persen Program MBG

    ·47m
  16. 16

    Buru-buru Peluncuran Buku Sejarah Indonesia Versi Baru

    ·43m
  17. 17

    Polemik Aturan Polisi Boleh Menjabat di 17 Instansi Pascaputusan MK

    ·46m
  18. 18

    Kala Warga Gugat Negara: Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra

    ·40m
  19. 19

    Tarik Ulur Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra

    ·45m
  20. 20

    Darurat Pendidikan Anak-anak Terdampak Bencana Sumatra

    ·47m
  21. 21

    Mimpi Menghidupkan Lagi Hutan Sumatra Pascabencana

    ·47m
  22. 22

    Nasib Kelompok Rentan Terdampak Bencana Sumatra

    ·48m
  23. 23

    Menuntut Keadilan untuk Aktivis Lingkungan Dera-Munif

    ·44m
  24. 24

    Harga Mahal Bencana Ekologis di Sumatra

    ·43m
  25. 25

    Mendesak Percepatan Mitigasi Dampak Bencana Sumatera

    ·43m
  26. 26

    Bencana Sumatera, Saatnya Jadi Bencana Nasional?

    ·45m
  27. 27

    Tambah Tentara di Jakarta-Aceh-Papua: Sinyal Apa?

    ·44m
  28. 28

    Mengembalikan Ruang Digital Aman bagi Perempuan

    ·46m
  29. 29

    Teroris Sasar Anak via Media Sosial dan Game Online, Apa Mitigasinya?

    ·46m
  30. 30

    RKUHAP Disahkan, Bagaimana Nasib Perempuan Berhadapan dengan Hukum?

    ·44m
  31. 31

    Mencari Formula Upah Layak dan Setara

    ·46m
  32. 32

    #theanswerisus: Suara Masyarakat Adat bagi Keadilan Iklim

    ·47m
  33. 33

    Apa yang Menanti di Ujung Pengesahan RUU KUHAP?

    ·45m
  34. 34

    Ledakan SMAN 72 Jakarta dan PR Besar Perlindungan Anak

    ·47m
  35. 35

    Komisi Reformasi Polri: Serius Berbenah atau Gimik Belaka?

    ·44m
  36. 36

    Usai Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    ·45m
  37. 37

    Amran Gugat Tempo: Bredel Modern terhadap Kebebasan Pers?

    ·45m
  38. 38

    Di Balik Rantang MBG: Perempuan Rentan Dieksploitasi

    ·40m
  39. 39

    Dari Bangku Penonton ke Kursi Pimpinan: Menagih Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    ·45m
  40. 40

    Komnas HAM Dilemahkan lewat Revisi UU HAM?

    ·41m
  41. 41

    Resep Menteri Purbaya Berantas Thrifting Ilegal, Semanjur Apa?

    ·45m
  42. 42

    Resep Menteri Purbaya Berantas Thrifting Ilegal, Semanjur Apa?

    ·45m
  43. 43

    Apa Jadinya jika Soeharto Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional?

    ·48m
  44. 44

    Laju Whoosh Tersandung Utang hingga Dugaan Mark Up

    ·46m
  45. 45

    Setahun Prabowo-Gibran: Bagaimana Nasib Perlindungan Perempuan?

    ·41m
  46. 46

    Setahun Prabowo-Gibran: Apa Kabar Janji 19 Juta Lapangan Kerja?

    ·46m
  47. 47

    Setahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Melesat atau Meleset?

    ·48m
  48. 48

    Setahun Prabowo-Gibran: Mana Janji Guru Sejahtera?

    ·45m
  49. 49

    Setahun Prabowo-Gibran: Berapa Nilai Rapor Pemberantasan Korupsi?

    ·47m
  50. 50

    Setahun Prabowo-Gibran: Demokrasi dan HAM Sebatas Omon-Omon?

    ·45m
  51. 51

    Setahun Prabowo-Gibran: Swasembada Pangan Masih Angan-Angan?

    ·44m
  52. 52

    Dugaan Bullying Berujung Maut di Grobogan dan Siklus Kekerasan di Sekolah

    ·43m
  53. 53

    Risiko Lingkungan di Balik Izin Tambang untuk Koperasi-UMKM-Ormas Keagamaan

    ·43m
  54. 54

    Tunjangan Fantastis DPR Hilang, Dana Reses Rp702 Juta Datang

    ·42m
  55. 55

    Tantangan Museum di Zaman Viral

    ·48m
  56. 56

    Menimbang Plus Minus Bensin Campur Etanol 10%

    ·44m
  57. 57

    Menguak Strategi Penanganan Radiasi Cs-137 Cikande

    ·43m
  58. 58

    Donasi Rp1.000 per Hari ala KDM, Inovasi atau Eksploitasi?

    ·42m
  59. 59

    Menggugat Fasilitas Tunjangan Pensiun Anggota DPR

    ·44m
  60. 60

    Apakah Janji Reformasi TNI Ditepati?

    ·46m
  61. 61

    Ancaman di Balik Peraturan Kapolri tentang Penindakan Aksi Penyerangan

    ·48m
  62. 62

    Sampai Kapan Makan Beracun Gratis?

    ·46m
  63. 63

    Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, Bagaimana Arah Perusahaan Pelat Merah?

    ·47m
  64. 64

    Bagaimana Wajah IKN sebagai Ibu Kota Politik?

    ·44m
  65. 65

    Nasib Cukai Rokok di Era Menkeu Purbaya

    ·46m
  66. 66

    Mengawal Implementasi Janji Reformasi Polri

    ·47m
  67. 67

    Reforma Agraria Mau Dibawa ke Mana?

    ·45m
  68. 68

    Menagih Janji Pengesahan RUU Perampasan Aset

    ·45m
  69. 69

    Keracunan Massal Berulang, Moratorium atau Stop MBG?

    ·48m
  70. 70

    Belum 1 Tahun, 3 Kali Reshuffle. Ke Mana Arah Pemerintahan Prabowo?

    ·44m
  71. 71

    Smart TV Sekolah, Solusi Edukasi atau Celah Korupsi?

    ·45m
  72. 72

    Menanti Tuah Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Buka Lapangan Kerja

    ·45m
  73. 73

    Menakar Keseriusan Reformasi Polri ala Prabowo

    ·46m
  74. 74

    Apakah Pencegahan dan Deteksi Dini Limfoma di Indonesia Makin Membaik?

    ·43m
  75. 75

    Peringatan Keras Banjir Bandang Bali

    ·46m
  76. 76

    Larangan Pelajar Ikut Demo, Pelindungan atau Pembungkaman?

    ·47m
  77. 77

    Mewaspadai Kebangkitan Pam Swakarsa

    ·45m
  78. 78

    Menteri Keuangan Baru, Mampukah Dongkrak Ekonomi Lesu?

    ·46m
  79. 79

    Lagi-Lagi Kriminalisasi Aktivis, Tren Aparat Bungkam Kebebasan Berpendapat?

    ·47m
  80. 80

    Sekolah Rakyat, Sudahkah Merakyat?

    ·50m
  81. 81

    Ada 305 Aturan Daerah Diskriminatif Gender, Apa Kabar Janji Kesetaraan?

    ·47m
  82. 82

    Rakyat Menggugat, Negara Diberi Tenggat

    ·43m
  83. 83

    Pembekuan Fitur Live saat Demonstrasi, Upaya Hambat Demokrasi?

    ·46m
  84. 84

    Demo di Mana-Mana, ke Mana Negara?

    ·53m
  85. 85

    Mengulik Polemik di Balik Harga Beras yang Terus Naik

    ·47m
  86. 86

    Mengapa Prabowo Bagi-Bagi Gelar Kehormatan untuk Sederet Tokoh Bermasalah?

    ·43m
  87. 87

    Usai Noel Berompi Oranye, Bagaimana Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih?

    ·46m
  88. 88

    Iuran BPJS 2026 Bakal Naik, Kebijakan yang Bijak?

    ·46m
  89. 89

    Geger Usulan Gerbong Kereta Khusus Perokok

    ·45m
  90. 90

    Pajak Melejit, Rakyat Menjerit, Apa Solusi Konkret?

    ·45m
  91. 91

    Anggota DPR Terima Rp100 Juta/Bulan, Katanya "Efisiensi"?

    ·47m
  92. 92

    Wahai Politisi, Kapan Janji Pengesahan RUU Masyarakat Adat Ditepati?

    ·44m
  93. 93

    HUT ke-80 RI, Semerdeka Apa Kita di Era Ekonomi Digital?

    ·49m
  94. 94

    Sengkarut PBI BPJS, Warga Miskin Kian Terjepit?

    ·53m
  95. 95

    Indonesia di Dewan Perdamaian: Jembatan atau Jebakan?

    ·39m
  96. 96

    Indonesia di Dewan Perdamaian: Jembatan atau Jebakan?

    ·39m
  97. 97

    Siswa SD Akhiri Hidup Perkara Buku dan Pena. Ke Mana Negara?

    ·50m
  98. 98

    Belajar dari Perlawanan Warga Pati vs Bupati Sudewo Belajar dari Perlawanan Warga Pati vs Bupati Sudewo

    The episode examines the mass protests in Pati, Central Java, against Bupati Sudewo's 250% property tax hike just months after his election.

    ·43m·4 clips
  99. 99

    Sengkarut PBI BPJS, Warga Miskin Kian Terjepit?

    Ruang Publik host Naomi Leandra investigates the crisis where 13.5 million participants in Indonesia's PBI-BPJS health program for the poor were suddenly deactivated.

    ·53m·4 clips
  100. 100

    Mengurai Tarik-Ulur Kepentingan di Balik RUU Perampasan Aset

    Hidden gem

    Naomi Leandra opens Ruang Publik with a discussion of RUU Perampasan Aset, a bill discussed since mid-January last year and linked to a 2026 priority agenda.

    ·49m·2 clips
  101. 101

    Kriminalisasi Pandji: Ketika Kekuasaan Tak Suka Ditertawakan

    Hidden gem

    Ruang Publik with Naomi Riantra centers on the criminalization of Panji and the new KUHP and KUHAP, with Inaya Wahid saying the public’s fear comes from repeated police experiences and “rubber” rules.

    ·44m·2 clips
  102. 102

    Indonesia Darurat Sampah, Waste to Energy Solusinya?

    Hidden gem

    Resky Novianto and Greenpeace Indonesia's Ibar Akbar discuss Indonesia's waste emergency, including 481 TPAs, 65% open dumping, and a projected 23 million tons of waste in 2025.

    ·47m·2 clips