
Indonesian public issues, argued in full view.
The gist
Ruang Publik turns current Indonesian disputes into structured public argument. Recent episodes move from waste-to-energy plans and BPJS aid chaos to comedy criminalization, asset seizure legislation, and protests in Pati.
PRESS PLAY
Find your next episode
About Ruang Publik
Ruang Publik is a public-affairs program with the feel of an active radio desk. It starts with an issue already pressing on Indonesian civic life, then asks who is responsible, what rule applies, and what happens to ordinary people when the system fails. The pace is brisk. The arguments are rarely decorative. Recent episodes show a clear preference for policy disputes with visible public stakes. Indonesia's waste emergency is discussed through overcapacity disposal sites, open dumping, emissions, health impacts, subsidies, and the government's push for waste-to-energy projects. The program does not treat technology as a magic answer. It asks why budgets move in one direction while local facilities, community solutions, and public health concerns remain under-supported. In the episode on Panji, the show moves from a comedy case into a broader concern about freedom of expression, police reports, religious insult claims, and the social pressure around criticism. The tone sharpens, but the frame stays civic. BPJS aid chaos is handled through verification, eligibility categories, poor households, dialysis patients, and the need for warning before coverage disappears. The conversation keeps returning to access: who knows their status, who can appeal, and who is left to panic when benefits stop. Asset seizure legislation brings a larger anti-corruption question into view. The show weighs recovered assets against state losses, then follows the argument into election costs, party finance, public trust, and abuse of power. The Pati episode is more local but no less systemic. It reads a tax protest through citizen organizing, DPRD mechanisms, legal routes, political pressure, and reports of force by authorities. Ruang Publik is not a polished explainer that hides conflict. Speakers interrupt, clarify, repeat, and build claims in real time. That live texture is part of the point. The show is strongest when it turns a headline into a map of institutions, incentives, and consequences. It is for listeners who want Indonesian public issues examined with urgency, legal vocabulary, and a practical sense of who bears the cost.
Made for: For listeners who follow Indonesian civic life and want more than headline reactions. It fits people interested in policy, law, public services, corruption, local democracy, and citizen rights.
What sets it apart: Ruang Publik stands out by keeping live, sometimes untidy argument inside a disciplined civic frame. It moves from complaint to mechanism: budgets, agencies, legal routes, public data, and accountability.
In their own words
Perbincangan khas KBR. Mengangkat hal-hal yang penting diketahui demi kemaslahatan masyarakat. Hadir juga di 100 radio jaringan KBR se-Indonesia.Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.
Why you'd press play
A 250 percent tax hike is where the headline ends and your questions begin.
Press play if you want
- public policy tested against what happens to actual people
- legal mechanics translated before you accidentally become a constitutional scholar
Episodes
- 1
Anggaran Pendidikan "Dilahap" MBG, Apa Jadinya?
·47m - 2
Serba Lamban Pemulihan Sumatra Pascabencana
·41m - 3
Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru
·1h 1m - 4
Militer Ikut Campur Penanganan Terorisme, Apa Bahayanya?
·50m - 5
Pilkada Lewat DPRD: Sesat Pikir Efisiensi, Taruhannya Demokrasi
·49m - 6
Setahun MBG: Dikritik Pedas, Makin Di-gas
·56m - 7
KUHP-KUHAP Baru, Ancaman Ganda bagi Warga?
·53m - 8
Warga Pulau Pari vs Holcim: Meretas Jalan Keadilan Iklim
·59m - 9
Waspada Ancaman Cuaca Ekstrem di Musim Liburan Akhir Tahun
·42m - 10
Pembubaran Diskusi Buku #ResetIndonesia, Potret Fobia Negara terhadap Pemikiran?
·45m - 11
Janji Percepatan Pemulihan Sumatra, Bagaimana Realitanya?
·45m - 12
UMP 2026 di Ujung Palu, Siapa Diuntungkan Formulasi Baru?
·47m - 13
Papua Ditanami Sawit demi Energi, Swasembada atau Bencana Ekologi?
·46m - 14
Mengatasi Disrupsi Epidemi HIV Aids: Sejauh Mana Indonesia Telah Mencapai Target 2030 (95-95-95)?
·49m - 15
Realita di Balik Klaim Sukses 99,9 Persen Program MBG
·47m - 16
Buru-buru Peluncuran Buku Sejarah Indonesia Versi Baru
·43m - 17
Polemik Aturan Polisi Boleh Menjabat di 17 Instansi Pascaputusan MK
·46m - 18
Kala Warga Gugat Negara: Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra
·40m - 19
Tarik Ulur Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra
·45m - 20
Darurat Pendidikan Anak-anak Terdampak Bencana Sumatra
·47m - 21
Mimpi Menghidupkan Lagi Hutan Sumatra Pascabencana
·47m - 22
Nasib Kelompok Rentan Terdampak Bencana Sumatra
·48m - 23
Menuntut Keadilan untuk Aktivis Lingkungan Dera-Munif
·44m - 24
Harga Mahal Bencana Ekologis di Sumatra
·43m - 25
Mendesak Percepatan Mitigasi Dampak Bencana Sumatera
·43m - 26
Bencana Sumatera, Saatnya Jadi Bencana Nasional?
·45m - 27
Tambah Tentara di Jakarta-Aceh-Papua: Sinyal Apa?
·44m - 28
Mengembalikan Ruang Digital Aman bagi Perempuan
·46m - 29
Teroris Sasar Anak via Media Sosial dan Game Online, Apa Mitigasinya?
·46m - 30
RKUHAP Disahkan, Bagaimana Nasib Perempuan Berhadapan dengan Hukum?
·44m - 31
Mencari Formula Upah Layak dan Setara
·46m - 32
#theanswerisus: Suara Masyarakat Adat bagi Keadilan Iklim
·47m - 33
Apa yang Menanti di Ujung Pengesahan RUU KUHAP?
·45m - 34
Ledakan SMAN 72 Jakarta dan PR Besar Perlindungan Anak
·47m - 35
Komisi Reformasi Polri: Serius Berbenah atau Gimik Belaka?
·44m - 36
Usai Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional
·45m - 37
Amran Gugat Tempo: Bredel Modern terhadap Kebebasan Pers?
·45m - 38
Di Balik Rantang MBG: Perempuan Rentan Dieksploitasi
·40m - 39
Dari Bangku Penonton ke Kursi Pimpinan: Menagih Keterwakilan Perempuan di Parlemen
·45m - 40
Komnas HAM Dilemahkan lewat Revisi UU HAM?
·41m - 41
Resep Menteri Purbaya Berantas Thrifting Ilegal, Semanjur Apa?
·45m - 42
Resep Menteri Purbaya Berantas Thrifting Ilegal, Semanjur Apa?
·45m - 43
Apa Jadinya jika Soeharto Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional?
·48m - 44
Laju Whoosh Tersandung Utang hingga Dugaan Mark Up
·46m - 45
Setahun Prabowo-Gibran: Bagaimana Nasib Perlindungan Perempuan?
·41m - 46
Setahun Prabowo-Gibran: Apa Kabar Janji 19 Juta Lapangan Kerja?
·46m - 47
Setahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Melesat atau Meleset?
·48m - 48
Setahun Prabowo-Gibran: Mana Janji Guru Sejahtera?
·45m - 49
Setahun Prabowo-Gibran: Berapa Nilai Rapor Pemberantasan Korupsi?
·47m - 50
Setahun Prabowo-Gibran: Demokrasi dan HAM Sebatas Omon-Omon?
·45m - 51
Setahun Prabowo-Gibran: Swasembada Pangan Masih Angan-Angan?
·44m - 52
Dugaan Bullying Berujung Maut di Grobogan dan Siklus Kekerasan di Sekolah
·43m - 53
Risiko Lingkungan di Balik Izin Tambang untuk Koperasi-UMKM-Ormas Keagamaan
·43m - 54
Tunjangan Fantastis DPR Hilang, Dana Reses Rp702 Juta Datang
·42m - 55
Tantangan Museum di Zaman Viral
·48m - 56
Menimbang Plus Minus Bensin Campur Etanol 10%
·44m - 57
Menguak Strategi Penanganan Radiasi Cs-137 Cikande
·43m - 58
Donasi Rp1.000 per Hari ala KDM, Inovasi atau Eksploitasi?
·42m - 59
Menggugat Fasilitas Tunjangan Pensiun Anggota DPR
·44m - 60
Apakah Janji Reformasi TNI Ditepati?
·46m - 61
Ancaman di Balik Peraturan Kapolri tentang Penindakan Aksi Penyerangan
·48m - 62
Sampai Kapan Makan Beracun Gratis?
·46m - 63
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, Bagaimana Arah Perusahaan Pelat Merah?
·47m - 64
Bagaimana Wajah IKN sebagai Ibu Kota Politik?
·44m - 65
Nasib Cukai Rokok di Era Menkeu Purbaya
·46m - 66
Mengawal Implementasi Janji Reformasi Polri
·47m - 67
Reforma Agraria Mau Dibawa ke Mana?
·45m - 68
Menagih Janji Pengesahan RUU Perampasan Aset
·45m - 69
Keracunan Massal Berulang, Moratorium atau Stop MBG?
·48m - 70
Belum 1 Tahun, 3 Kali Reshuffle. Ke Mana Arah Pemerintahan Prabowo?
·44m - 71
Smart TV Sekolah, Solusi Edukasi atau Celah Korupsi?
·45m - 72
Menanti Tuah Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Buka Lapangan Kerja
·45m - 73
Menakar Keseriusan Reformasi Polri ala Prabowo
·46m - 74
Apakah Pencegahan dan Deteksi Dini Limfoma di Indonesia Makin Membaik?
·43m - 75
Peringatan Keras Banjir Bandang Bali
·46m - 76
Larangan Pelajar Ikut Demo, Pelindungan atau Pembungkaman?
·47m - 77
Mewaspadai Kebangkitan Pam Swakarsa
·45m - 78
Menteri Keuangan Baru, Mampukah Dongkrak Ekonomi Lesu?
·46m - 79
Lagi-Lagi Kriminalisasi Aktivis, Tren Aparat Bungkam Kebebasan Berpendapat?
·47m - 80
Sekolah Rakyat, Sudahkah Merakyat?
·50m - 81
Ada 305 Aturan Daerah Diskriminatif Gender, Apa Kabar Janji Kesetaraan?
·47m - 82
Rakyat Menggugat, Negara Diberi Tenggat
·43m - 83
Pembekuan Fitur Live saat Demonstrasi, Upaya Hambat Demokrasi?
·46m - 84
Demo di Mana-Mana, ke Mana Negara?
·53m - 85
Mengulik Polemik di Balik Harga Beras yang Terus Naik
·47m - 86
Mengapa Prabowo Bagi-Bagi Gelar Kehormatan untuk Sederet Tokoh Bermasalah?
·43m - 87
Usai Noel Berompi Oranye, Bagaimana Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih?
·46m - 88
Iuran BPJS 2026 Bakal Naik, Kebijakan yang Bijak?
·46m - 89
Geger Usulan Gerbong Kereta Khusus Perokok
·45m - 90
Pajak Melejit, Rakyat Menjerit, Apa Solusi Konkret?
·45m - 91
Anggota DPR Terima Rp100 Juta/Bulan, Katanya "Efisiensi"?
·47m - 92
Wahai Politisi, Kapan Janji Pengesahan RUU Masyarakat Adat Ditepati?
·44m - 93
HUT ke-80 RI, Semerdeka Apa Kita di Era Ekonomi Digital?
·49m - 94
Sengkarut PBI BPJS, Warga Miskin Kian Terjepit?
·53m - 95
Indonesia di Dewan Perdamaian: Jembatan atau Jebakan?
·39m - 96
Indonesia di Dewan Perdamaian: Jembatan atau Jebakan?
·39m - 97
Siswa SD Akhiri Hidup Perkara Buku dan Pena. Ke Mana Negara?
·50m - 98
Belajar dari Perlawanan Warga Pati vs Bupati Sudewo Belajar dari Perlawanan Warga Pati vs Bupati Sudewo
The episode examines the mass protests in Pati, Central Java, against Bupati Sudewo's 250% property tax hike just months after his election.
·43m·4 clips - 99
Sengkarut PBI BPJS, Warga Miskin Kian Terjepit?
Ruang Publik host Naomi Leandra investigates the crisis where 13.5 million participants in Indonesia's PBI-BPJS health program for the poor were suddenly deactivated.
·53m·4 clips - 100
Mengurai Tarik-Ulur Kepentingan di Balik RUU Perampasan Aset
Hidden gemNaomi Leandra opens Ruang Publik with a discussion of RUU Perampasan Aset, a bill discussed since mid-January last year and linked to a 2026 priority agenda.
·49m·2 clips - 101
Kriminalisasi Pandji: Ketika Kekuasaan Tak Suka Ditertawakan
Hidden gemRuang Publik with Naomi Riantra centers on the criminalization of Panji and the new KUHP and KUHAP, with Inaya Wahid saying the public’s fear comes from repeated police experiences and “rubber” rules.
·44m·2 clips - 102
Indonesia Darurat Sampah, Waste to Energy Solusinya?
Hidden gemResky Novianto and Greenpeace Indonesia's Ibar Akbar discuss Indonesia's waste emergency, including 481 TPAs, 65% open dumping, and a projected 23 million tons of waste in 2025.
·47m·2 clips