
Fast public affairs, radio-bulletin style.
The gist
Buletin Pagi delivers fast, block-by-block news from Indonesia and abroad, with a steady emphasis on government decisions, legal accountability, and public policy. Its pace is practical and compressed, moving from Prabowo-Gibran scrutiny to trade rules, hajj costs, transport planning, courts, and football without lingering.
PRESS PLAY
Find your next episode
About Buletin Pagi
Buletin Pagi is a brisk Indonesian news bulletin with the shape of traditional radio and the density of a daily wire file. It starts fast. A lead story is stated, a source is named, a short argument or quote is folded in, and the program moves on before the segment can become a discussion. Recent editions place the Prabowo-Gibran administration at the center of the frame, especially over democracy, human rights, cabinet performance, fiscal efficiency, and policy execution. The show repeatedly returns to the question of whether official promises are visible in practice. Civil society criticism sits beside palace or ministerial response. That structure gives the program its plain utility. It is not trying to charm the listener with personality. It is trying to keep the public record moving.
The range is broad. One sequence can move from the 100-day evaluation of government to school meal implementation, food import policy, hajj costs, an aircraft fire, and local celebrations in Maluku. Another can turn from unresolved human rights cases to politics abroad, Indonesia’s football results, Nataro transport forecasts, and police ethics proceedings. Legal accountability is a recurring pressure point, including the death penalty debate, transparency in court broadcasts, police conduct, and allegations involving medical and institutional settings. Economic reporting is equally frequent, with attention to TKDN rules, imported goods, capital-market performance, ASEAN tariff concerns, and the state budget.
Its rhythm is clipped and sometimes visibly marked by repeated station lines or ASR roughness, but the editorial pattern remains clear. The show favors named institutions, acronyms, ministries, commissions, and formal claims over scene-setting or personal reflection. Naomi Leandra appears in recurring sign-offs, though the program itself reads as a newsroom product rather than a host-led relationship. Buletin Pagi is best for listeners who want a compressed scan of Indonesian public life, with enough international and sports coverage to widen the morning picture. It is sober. It is busy. It is most useful when speed matters more than analysis.
Made for: For Indonesian news followers who want a rapid morning scan of politics, policy, economics, courts, travel, sport, and international developments. It suits listeners who prefer attributed updates over conversational analysis.
What sets it apart: Buletin Pagi stands out through its procedural rhythm: many short, sourced items arranged in a strict bulletin flow. The breadth is unusually wide, moving from palace statements and civil society criticism to ASEAN trade, hajj costs, local government, and football in one run.
In their own words
Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang perlu disimak sama pentingnya.Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.
Why you'd press play
One bulletin takes you from death-penalty law to ASEAN tariffs before breakfast gets cold.
Press play if you want
- Indonesian policy debates with legal voices quoted before you settle on a take
- national politics beside markets and regional affairs, so your news diet escapes one ministry
Episodes
- 1
Pengetatan Anggaran Jangan Abaikan Kesejahteraan
·26m - 2
Tepatkah Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis?
·27m - 3
Menanti Keseriusan APH Menjerat Pidana Dalang Pemagaran Laut
·24m - 4
Letusan Konflik Agraria di 100 Hari Pemerintahan Prabowo
·26m - 5
Daurat Bencana Longsor Pekalongan
·25m - 6
Ugal-ugalan’ Revisi RUU Minerba
·26m - 7
Ancaman Pidana di Balik Temuan Sertifikat Bangunan Pagar Laut
·26m - 8
Pemerintah Lambat Usut Pagar Laut di Tangerang?
·25m - 9
Mendorong Mitigasi Gagal Panen Imbas Cuaca Ekstrem
·26m - 10
Utak-atik Anggaran Makan Bergizi Lagi?
·26m - 11
Geger Stafsus Berlabel “Buzzer” di Komdigi?
·26m - 12
Siswa SD Tunggak SPP Dihukum, Jaminan Hak Pendidikan Nihil?
·27m - 13
Menakar Misi Patrick Kluivert Bawa Indonesia ke Piala Dunia
·24m - 14
Pemerintah Dinilai Gagal Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku
·24m - 15
Indonesia Masuk BRICS, Pemerintah Diminta Hati-Hati Ambil Kebijakan
·24m - 16
Usut Tuntas Kasus Anggota TNI Tembak Bos Rental Mobil!
·25m - 17
Ragam Masalah di Hari Pertama Makan Bergizi Gratis
·24m - 18
Makan Bergizi Gratis Dimulai, sudah Siap?
·25m - 19
Tok! MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
·25m - 20
Jokowi Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Bisa Ditindaklanjuti?
·26m - 21
Prabowo Diminta Batalkan Rencana Perluasan Lahan Sawit
·25m - 22
Ekonomi Makro 2024 Punya Beragam Persoalan, Tahun Depan?
·26m - 23
Menanti Nyali Hasto Buka Video Korupsi Petinggi Negeri
·24m - 24
Libur Nataru: Kemacetan, Risiko dan Harapan Pemulihan Pariwisata
·26m - 25
Momen Libur Nataru dan Ancaman Penyebaran Penyakit
·24m - 26
Pesan Kerukunan di Hari Raya Natal 2024
·23m - 27
Pertaruhan Pemerintah Jamin Kelancaran Nataru
·26m - 28
Siapa Dalang Pembredelan Karya Seni Yos Suprapto?
·26m - 29
Prabowo Buka Pintu Maaf bagi Koruptor Dibanjiri Kritik
·27m - 30
Intimidasi Berulang Kelompok Intoleran, Negara Absen?
·25m - 31
Anomali LHKPN Pejabat, KPK Minta Partisipasi Masyarakat
·25m - 32
PPN Naik, Masyarakat Bawah dan UMKM Terhimpit?
·25m - 33
Polemik Usulan Amnesti bagi Puluhan Ribu Narapidana
·26m - 34
Desakan Sanksi Tegas untuk Laporan LHKPN Tidak Jujur
·26m - 35
Target Nihil Impor Gula Konsumsi, Masuk Akal?
·25m - 36
Komnas HAM Catat Polisi Jadi Pihak Paling Banyak Diadukan
·26m - 37
Tuntut Hak Beribadah, Ahmadiyah Minta Jaminan Prabowo
·25m - 38
Pemerintah Tak akan Impor Beras Tahun Depan, Yakin?
·24m - 39
Bagaimana Mitigasi Pergerakan 110 Juta Orang saat Nataru?
·25m - 40
Segera Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Polisi
·25m - 41
Meragukan Gizi Makan Bergizi Rp10 Ribu per Porsi
·24m - 42
Kenaikan UMP 6,5% Tak Sesuai, Buruh Minta Kaji Ulang
·24m - 43
Kemenangan Kotak Kosong, Bentuk Perlawanan ke Elite Politik
·24m - 44
Hitung Cepat Pilkada, Mayoritas Jagoan Prabowo-Jokowi Unggul
·23m - 45
Hari Pencoblosan Pilkada 2024, Pilih Calon Berkualitas!
·23m - 46
Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Akses Layanan Hukum Masih Sulit?
·24m - 47
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Perkara Beking Tambang?
·24m - 48
Prabowo Beri Sinyal Hapus Hukuman Mati, Bagaimana Peluangnya?
·25m - 49
Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Produk Dalam Negeri Kalah Saing
·24m - 50
Negosiasi Tarif Trump, Jangan Berujung Tukar Guling
·26m - 51
Ekspor RI Terancam Tarif AS, Apa Strategi Presiden Prabowo?
·25m - 52
Upaya Memperlancar Puncak Arus Balik
·25m - 53
Pemerintah Didesak Segera Mitigasi Dampak Tarif Trump
·27m - 54
Dua Sisi Rekonsiliasi Prabowo-Megawati
·25m - 55
Evaluasi Mudik 2025, Pemerintah Diminta Berbenah
·25m - 56
Ribuan Aduan THR 2025, Pemerintah Bisa Apa?
·27m - 57
Idulfitri di Tengah Kelesuan Ekonomi
·25m - 58
Waspada, Puncak Arus Mudik Disertai Potensi Cuaca Ekstrem
·25m - 59
Bersiap Hadapi Puncak Arus Mudik Lebaran
·25m - 60
Demo Meluas, Prabowo Diminta Batalkan Revisi UU TNI
·25m - 61
Ekonom Ingatkan Presiden Tak Anggap Remeh Pelemahan IHSG
·24m - 62
Mengancam Kebebasan Pers, Teror ke Tempo Harus Diusut Tuntas
·25m - 63
RUU TNI Dinilai Cacat Substansial dan Prosedural, Koalisi Sipil Siap Uji Materi
·25m - 64
Pemerintah dan DPR Berkeras Sahkan Revisi UU TNI, Masyarakat Turun Aksi
·26m - 65
RUU TNI Mengancam, Masyarakat Diminta Bergerak Menjegal Pengesahan
·27m - 66
Revisi UU TNI Dinilai Cacat Prosedural, Minim Partisipasi Publik
·28m - 67
Evaluasi Dulu, Penempatan Personel TNI Aktif
·28m - 68
Perang Dagang Bikin Ekonomi RI Meradang?
·26m - 69
Distribusi Pupuk Subsidi, Jangan Ciptakan Pengangguran Baru
·24m - 70
Penundaan CPNS 2024, Buruknya Perencanaan SDM Sektor Publik
·26m - 71
Tarik Ulur Sumber Anggaran PSU
·27m - 72
Usut Tuntas Dugaan Kecurangan Harga di Makan Bergizi Gratis
·27m - 73
Kasus Korupsi di Pertamina, Erick Thohir Cawe-cawe?
·25m - 74
Banjir Jabodetabek, Sistem Peringatan Dini Buruk?
·25m - 75
Banjir Jabodetabek, Modifikasi Cuaca Disiapkan
·26m - 76
Penyelamatan Korban PHK Jangan Hanya untuk Sritex
·25m - 77
Mudik Gratis Berkurang Imbas Pemangkasan Anggaran
·25m - 78
Dorong Kompensasi BBM Oplosan Pertamina
·27m - 79
Jumlah PSU Cukup Banyak, Pilkada Serentak Banyak Dievaluasi
·25m - 80
Usut Tuntas Skandal Megakorupsi Pertamina!
·26m - 81
Struktur Kepengurusan Danantara Dipertanyakan
·25m - 82
Danantara Diluncurkan di Tengah Ketidakpercayaan Publik
·26m - 83
Kerja Ekstra Kepala Daerah dengan Efisiensi Anggaran
·26m - 84
Pelantikan Kepala Daerah dan Perang Berantas Korupsi
·25m - 85
Menyoal Pengawasan Danantara, Badan Baru Pengelola Dana Jumbo
·26m - 86
Program MBG Sulit Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
·26m - 87
Koalisi Permanen KIM Plus Diragukan, Berpotensi Bubar
·24m - 88
Utak-atik Lagi Efisiensi Anggaran, Redam Kegaduhan?
·25m - 89
Menuai Sorotan, Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran
·26m - 90
Anggaran BPJS Kesehatan Tekor, Layanan Kesehatan Masyarakat Terdampak?
·26m - 91
Ada Efisiensi Anggaran, Rencana Pembekalan Kepala Daerah Dikritik
·26m - 92
ASN Boleh WFA Imbas Pemangkasan Anggaran, Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu
·26m - 93
Menanti Realisasi Omon-omon Presiden Prabowo Mereshuffle Kabinet
·25m - 94
Deflasi Terburuk Sejak Agustus 1999, Daya Beli Lesu?
·25m - 95
Pengecer Kembali Salurkan Gas Melon, Polemik Belum Berhenti
·26m - 96
Tukin Tak Kunjung Dibayarkan, Dosen ASN Ancam Mogok
·26m - 97
Beli Gas Elpiji 3 Kg Tak Bisa Lagi di Pengecer, Kebijakan Blunder
·26m - 98
100 Hari Kerja Prabowo, Demokrasi di Persimpangan Jalan?
·25m - 99
Prabowo Beri Sinyal Hapus Hukuman Mati, Bagaimana Peluangnya?
President Prabowo Subianto has signaled opposition to the death penalty, prompting analysis from legal experts like Abdul Fikar Hajar of Trisakti University and former KPK commissioner Yudi Purnomo.
·25m·2 clips - 100
Mempertanyakan Iktikad Pemerintah Tuntaskan Kasus HAM
This episode of Buletin Pagi questions the Indonesian government's commitment to resolving human rights cases.
·25m·2 clips - 101
Prabowo Diminta Evaluasi Kinerja Menteri
Prabowo Subianto's 2025 APBN and APBD efficiency policy targets Rp306 trillion, with Presidential Instruction No.
·26m·1 clip - 102
Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Produk Dalam Negeri Kalah Saing
Hidden gemBuletin Pagi focuses on President Prabowo Subianto's plan to relax TKDN, which he tied to "realistic" industrial policy and the pressure of U.S.
·24m·1 clip