Buletin Pagi

102 episodes listed below

Listen to the show on

Fast public affairs, radio-bulletin style.

The gist

Buletin Pagi delivers fast, block-by-block news from Indonesia and abroad, with a steady emphasis on government decisions, legal accountability, and public policy. Its pace is practical and compressed, moving from Prabowo-Gibran scrutiny to trade rules, hajj costs, transport planning, courts, and football without lingering.

PRESS PLAY

Find your next episode

All episodes

About Buletin Pagi

Buletin Pagi is a brisk Indonesian news bulletin with the shape of traditional radio and the density of a daily wire file. It starts fast. A lead story is stated, a source is named, a short argument or quote is folded in, and the program moves on before the segment can become a discussion. Recent editions place the Prabowo-Gibran administration at the center of the frame, especially over democracy, human rights, cabinet performance, fiscal efficiency, and policy execution. The show repeatedly returns to the question of whether official promises are visible in practice. Civil society criticism sits beside palace or ministerial response. That structure gives the program its plain utility. It is not trying to charm the listener with personality. It is trying to keep the public record moving.

The range is broad. One sequence can move from the 100-day evaluation of government to school meal implementation, food import policy, hajj costs, an aircraft fire, and local celebrations in Maluku. Another can turn from unresolved human rights cases to politics abroad, Indonesia’s football results, Nataro transport forecasts, and police ethics proceedings. Legal accountability is a recurring pressure point, including the death penalty debate, transparency in court broadcasts, police conduct, and allegations involving medical and institutional settings. Economic reporting is equally frequent, with attention to TKDN rules, imported goods, capital-market performance, ASEAN tariff concerns, and the state budget.

Its rhythm is clipped and sometimes visibly marked by repeated station lines or ASR roughness, but the editorial pattern remains clear. The show favors named institutions, acronyms, ministries, commissions, and formal claims over scene-setting or personal reflection. Naomi Leandra appears in recurring sign-offs, though the program itself reads as a newsroom product rather than a host-led relationship. Buletin Pagi is best for listeners who want a compressed scan of Indonesian public life, with enough international and sports coverage to widen the morning picture. It is sober. It is busy. It is most useful when speed matters more than analysis.

Made for: For Indonesian news followers who want a rapid morning scan of politics, policy, economics, courts, travel, sport, and international developments. It suits listeners who prefer attributed updates over conversational analysis.

What sets it apart: Buletin Pagi stands out through its procedural rhythm: many short, sourced items arranged in a strict bulletin flow. The breadth is unusually wide, moving from palace statements and civil society criticism to ASEAN trade, hajj costs, local government, and football in one run.

In their own words

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang perlu disimak sama pentingnya.Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.

Why you'd press play

One bulletin takes you from death-penalty law to ASEAN tariffs before breakfast gets cold.

Press play if you want

  • Indonesian policy debates with legal voices quoted before you settle on a take
  • national politics beside markets and regional affairs, so your news diet escapes one ministry
Read the full recommendation in PlayNext →
Indonesian government performancehuman rights and democracydeath penalty policybudget efficiency and fiscal policytrade, imports, and TKDN rulescourt and police accountabilityNataro travel planningIndonesian football results

Episodes

  1. 1

    Pengetatan Anggaran Jangan Abaikan Kesejahteraan

    ·26m
  2. 2

    Tepatkah Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis?

    ·27m
  3. 3

    Menanti Keseriusan APH Menjerat Pidana Dalang Pemagaran Laut

    ·24m
  4. 4

    Letusan Konflik Agraria di 100 Hari Pemerintahan Prabowo

    ·26m
  5. 5

    Daurat Bencana Longsor Pekalongan

    ·25m
  6. 6

    Ugal-ugalan’ Revisi RUU Minerba

    ·26m
  7. 7

    Ancaman Pidana di Balik Temuan Sertifikat Bangunan Pagar Laut

    ·26m
  8. 8

    Pemerintah Lambat Usut Pagar Laut di Tangerang?

    ·25m
  9. 9

    Mendorong Mitigasi Gagal Panen Imbas Cuaca Ekstrem

    ·26m
  10. 10

    Utak-atik Anggaran Makan Bergizi Lagi?

    ·26m
  11. 11

    Geger Stafsus Berlabel “Buzzer” di Komdigi?

    ·26m
  12. 12

    Siswa SD Tunggak SPP Dihukum, Jaminan Hak Pendidikan Nihil?

    ·27m
  13. 13

    Menakar Misi Patrick Kluivert Bawa Indonesia ke Piala Dunia

    ·24m
  14. 14

    Pemerintah Dinilai Gagal Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku

    ·24m
  15. 15

    Indonesia Masuk BRICS, Pemerintah Diminta Hati-Hati Ambil Kebijakan

    ·24m
  16. 16

    Usut Tuntas Kasus Anggota TNI Tembak Bos Rental Mobil!

    ·25m
  17. 17

    Ragam Masalah di Hari Pertama Makan Bergizi Gratis

    ·24m
  18. 18

    Makan Bergizi Gratis Dimulai, sudah Siap?

    ·25m
  19. 19

    Tok! MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

    ·25m
  20. 20

    Jokowi Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Bisa Ditindaklanjuti?

    ·26m
  21. 21

    Prabowo Diminta Batalkan Rencana Perluasan Lahan Sawit

    ·25m
  22. 22

    Ekonomi Makro 2024 Punya Beragam Persoalan, Tahun Depan?

    ·26m
  23. 23

    Menanti Nyali Hasto Buka Video Korupsi Petinggi Negeri

    ·24m
  24. 24

    Libur Nataru: Kemacetan, Risiko dan Harapan Pemulihan Pariwisata

    ·26m
  25. 25

    Momen Libur Nataru dan Ancaman Penyebaran Penyakit

    ·24m
  26. 26

    Pesan Kerukunan di Hari Raya Natal 2024

    ·23m
  27. 27

    Pertaruhan Pemerintah Jamin Kelancaran Nataru

    ·26m
  28. 28

    Siapa Dalang Pembredelan Karya Seni Yos Suprapto?

    ·26m
  29. 29

    Prabowo Buka Pintu Maaf bagi Koruptor Dibanjiri Kritik

    ·27m
  30. 30

    Intimidasi Berulang Kelompok Intoleran, Negara Absen?

    ·25m
  31. 31

    Anomali LHKPN Pejabat, KPK Minta Partisipasi Masyarakat

    ·25m
  32. 32

    PPN Naik, Masyarakat Bawah dan UMKM Terhimpit?

    ·25m
  33. 33

    Polemik Usulan Amnesti bagi Puluhan Ribu Narapidana

    ·26m
  34. 34

    Desakan Sanksi Tegas untuk Laporan LHKPN Tidak Jujur

    ·26m
  35. 35

    Target Nihil Impor Gula Konsumsi, Masuk Akal?

    ·25m
  36. 36

    Komnas HAM Catat Polisi Jadi Pihak Paling Banyak Diadukan

    ·26m
  37. 37

    Tuntut Hak Beribadah, Ahmadiyah Minta Jaminan Prabowo

    ·25m
  38. 38

    Pemerintah Tak akan Impor Beras Tahun Depan, Yakin?

    ·24m
  39. 39

    Bagaimana Mitigasi Pergerakan 110 Juta Orang saat Nataru?

    ·25m
  40. 40

    Segera Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Polisi

    ·25m
  41. 41

    Meragukan Gizi Makan Bergizi Rp10 Ribu per Porsi

    ·24m
  42. 42

    Kenaikan UMP 6,5% Tak Sesuai, Buruh Minta Kaji Ulang

    ·24m
  43. 43

    Kemenangan Kotak Kosong, Bentuk Perlawanan ke Elite Politik

    ·24m
  44. 44

    Hitung Cepat Pilkada, Mayoritas Jagoan Prabowo-Jokowi Unggul

    ·23m
  45. 45

    Hari Pencoblosan Pilkada 2024, Pilih Calon Berkualitas!

    ·23m
  46. 46

    Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Akses Layanan Hukum Masih Sulit?

    ·24m
  47. 47

    Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Perkara Beking Tambang?

    ·24m
  48. 48

    Prabowo Beri Sinyal Hapus Hukuman Mati, Bagaimana Peluangnya?

    ·25m
  49. 49

    Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Produk Dalam Negeri Kalah Saing

    ·24m
  50. 50

    Negosiasi Tarif Trump, Jangan Berujung Tukar Guling

    ·26m
  51. 51

    Ekspor RI Terancam Tarif AS, Apa Strategi Presiden Prabowo?

    ·25m
  52. 52

    Upaya Memperlancar Puncak Arus Balik

    ·25m
  53. 53

    Pemerintah Didesak Segera Mitigasi Dampak Tarif Trump

    ·27m
  54. 54

    Dua Sisi Rekonsiliasi Prabowo-Megawati

    ·25m
  55. 55

    Evaluasi Mudik 2025, Pemerintah Diminta Berbenah

    ·25m
  56. 56

    Ribuan Aduan THR 2025, Pemerintah Bisa Apa?

    ·27m
  57. 57

    Idulfitri di Tengah Kelesuan Ekonomi

    ·25m
  58. 58

    Waspada, Puncak Arus Mudik Disertai Potensi Cuaca Ekstrem

    ·25m
  59. 59

    Bersiap Hadapi Puncak Arus Mudik Lebaran

    ·25m
  60. 60

    Demo Meluas, Prabowo Diminta Batalkan Revisi UU TNI

    ·25m
  61. 61

    Ekonom Ingatkan Presiden Tak Anggap Remeh Pelemahan IHSG

    ·24m
  62. 62

    Mengancam Kebebasan Pers, Teror ke Tempo Harus Diusut Tuntas

    ·25m
  63. 63

    RUU TNI Dinilai Cacat Substansial dan Prosedural, Koalisi Sipil Siap Uji Materi

    ·25m
  64. 64

    Pemerintah dan DPR Berkeras Sahkan Revisi UU TNI, Masyarakat Turun Aksi

    ·26m
  65. 65

    RUU TNI Mengancam, Masyarakat Diminta Bergerak Menjegal Pengesahan

    ·27m
  66. 66

    Revisi UU TNI Dinilai Cacat Prosedural, Minim Partisipasi Publik

    ·28m
  67. 67

    Evaluasi Dulu, Penempatan Personel TNI Aktif

    ·28m
  68. 68

    Perang Dagang Bikin Ekonomi RI Meradang?

    ·26m
  69. 69

    Distribusi Pupuk Subsidi, Jangan Ciptakan Pengangguran Baru

    ·24m
  70. 70

    Penundaan CPNS 2024, Buruknya Perencanaan SDM Sektor Publik

    ·26m
  71. 71

    Tarik Ulur Sumber Anggaran PSU

    ·27m
  72. 72

    Usut Tuntas Dugaan Kecurangan Harga di Makan Bergizi Gratis

    ·27m
  73. 73

    Kasus Korupsi di Pertamina, Erick Thohir Cawe-cawe?

    ·25m
  74. 74

    Banjir Jabodetabek, Sistem Peringatan Dini Buruk?

    ·25m
  75. 75

    Banjir Jabodetabek, Modifikasi Cuaca Disiapkan

    ·26m
  76. 76

    Penyelamatan Korban PHK Jangan Hanya untuk Sritex

    ·25m
  77. 77

    Mudik Gratis Berkurang Imbas Pemangkasan Anggaran

    ·25m
  78. 78

    Dorong Kompensasi BBM Oplosan Pertamina

    ·27m
  79. 79

    Jumlah PSU Cukup Banyak, Pilkada Serentak Banyak Dievaluasi

    ·25m
  80. 80

    Usut Tuntas Skandal Megakorupsi Pertamina!

    ·26m
  81. 81

    Struktur Kepengurusan Danantara Dipertanyakan

    ·25m
  82. 82

    Danantara Diluncurkan di Tengah Ketidakpercayaan Publik

    ·26m
  83. 83

    Kerja Ekstra Kepala Daerah dengan Efisiensi Anggaran

    ·26m
  84. 84

    Pelantikan Kepala Daerah dan Perang Berantas Korupsi

    ·25m
  85. 85

    Menyoal Pengawasan Danantara, Badan Baru Pengelola Dana Jumbo

    ·26m
  86. 86

    Program MBG Sulit Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    ·26m
  87. 87

    Koalisi Permanen KIM Plus Diragukan, Berpotensi Bubar

    ·24m
  88. 88

    Utak-atik Lagi Efisiensi Anggaran, Redam Kegaduhan?

    ·25m
  89. 89

    Menuai Sorotan, Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran

    ·26m
  90. 90

    Anggaran BPJS Kesehatan Tekor, Layanan Kesehatan Masyarakat Terdampak?

    ·26m
  91. 91

    Ada Efisiensi Anggaran, Rencana Pembekalan Kepala Daerah Dikritik

    ·26m
  92. 92

    ASN Boleh WFA Imbas Pemangkasan Anggaran, Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu

    ·26m
  93. 93

    Menanti Realisasi Omon-omon Presiden Prabowo Mereshuffle Kabinet

    ·25m
  94. 94

    Deflasi Terburuk Sejak Agustus 1999, Daya Beli Lesu?

    ·25m
  95. 95

    Pengecer Kembali Salurkan Gas Melon, Polemik Belum Berhenti

    ·26m
  96. 96

    Tukin Tak Kunjung Dibayarkan, Dosen ASN Ancam Mogok

    ·26m
  97. 97

    Beli Gas Elpiji 3 Kg Tak Bisa Lagi di Pengecer, Kebijakan Blunder

    ·26m
  98. 98

    100 Hari Kerja Prabowo, Demokrasi di Persimpangan Jalan?

    ·25m
  99. 99

    Prabowo Beri Sinyal Hapus Hukuman Mati, Bagaimana Peluangnya?

    President Prabowo Subianto has signaled opposition to the death penalty, prompting analysis from legal experts like Abdul Fikar Hajar of Trisakti University and former KPK commissioner Yudi Purnomo.

    ·25m·2 clips
  100. 100

    Mempertanyakan Iktikad Pemerintah Tuntaskan Kasus HAM

    This episode of Buletin Pagi questions the Indonesian government's commitment to resolving human rights cases.

    ·25m·2 clips
  101. 101

    Prabowo Diminta Evaluasi Kinerja Menteri

    Prabowo Subianto's 2025 APBN and APBD efficiency policy targets Rp306 trillion, with Presidential Instruction No.

    ·26m·1 clip
  102. 102

    Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Produk Dalam Negeri Kalah Saing

    Hidden gem

    Buletin Pagi focuses on President Prabowo Subianto's plan to relax TKDN, which he tied to "realistic" industrial policy and the pressure of U.S.

    ·24m·1 clip